WARTATERA.COM

Jokowi Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

JAKARTA—Wartatera: Kemarin Pemerintah Jokowi baru saja memutuskan penetapan pembatasan sosial berskala besar dengan kebijakan darurat sipil. Langkah ini tentu saja tidak saja mengejutkan, tapi juga sudah melebar jauh dari substansi persoalan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona (Covig-19).

Padahal ekspektasi pulbik sebenarnya adalah Presiden Jokowi menerbitkan kebijakan karantina wilayah, tetapi beliau lebih memilih pembatasan sosial berskala besar dan pilihan darurat sipil. Tentu ini memunculkan analisis kritis.

Apalagi pernyataan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengenai tahapan baru perang melawan corona seolah hanya memunculkan dua opsi, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan darurat dipil.

Di sini kita melihat ada logika dasar kebijakan yang lompat, yaitu dari dasar UU Nomor 6 tahun 2018 lompat ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Karantina Wilayah tidak disebutkan sama sekali. Ini mirip memotong tangkai berduri dari pohon bunga mawar pake gergaji besar. Tentu ini keliru.

Dengan hanya menyinggung pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil, Presiden Jokowi terkesan lari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara jika kebijakannya karantina wilayah. Padahal, dalam kondisi wabah yang terus meluas, pasal yang digunakan menurut UU Nomor 6 tahun 2018, setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah karantina wilayah, tidak lalu melompat ke darurat sipil.

Dalam karantina wilayah terdapat pada Bab VII bagian ketiga tentang Karantina Wilayah pada Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Penulis heran jika pasal yang disediakan oleh undang-undang ini diabaikan oleh pemerintah. Pengabaian pada perintah undang-undang bisa termasuk pelanggaran konstitusi.

Selain itu, kebijakan itu juga berbahaya jika langsung melompat darurat sipil. Sebab, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mencantumkan frasa darurat sipil itu merupakan aturan lama yang sempat akan diubah setelah reformasi 1998. Isinya, memungkinkan kekuasaan menafsirkan secara subyektif otoriterian dan kebebasan sipil dipastikan akan terganggu dalam skala nasional.

Pasal 17 dalam perpu tersebut menyebutkan hak penguasa darurat sipil yang sangat otoriter, di antaranya kontrol terhadap semua alat komunikasi dan pemberitaan. Jadi informasi dari Fadjroel Rachman itu keliru, lompat dari pembatasan sosial berskala besar ke darurat sipil. Harusnya karantina wilayah, bukan darurat sipil.

Karantina wilayah sendiri, menurut UU Nomor 6 tahun 2018, terdapat pada Bab VII bagian ketiga tentang Karantina Wilayah pada Pasal 53, 54 dan 55 UU 6/2018. Dimana, pada Pasal 53 Ayat 1 berbunyi Karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 53 Ayat 2 berbunyi “Karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut”.

Selanjutnya pada Pasal 54 Ayat 1 berbunyi “Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum karantina wilayah”.

Pasal 54 Ayat 2 berbunyi ” Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina”.

Pasal 54 Ayat 3 berbunyi “Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina”. Pasal 54 Ayat 4 berbunyi “Selama masa karantina wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit”.

Sedangkan Pasal 55 Ayat 1 berbunyi “Selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.

Dan Pasal 55 Ayat 2 berbunyi “Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait”.

Jadi sangat jelas mengapa Presiden Jokowi menghindari kebijakan karantina wilayah, lebih karena ingin menghindari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak. Apakah karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semua terkuras untuk membangun infrastruktur? Pindah ibukota? Atau untuk perihal lain yang lebih penting menyelamatkan rakyat Indonesia?

(Ubedillah Badrun, Pengamat Politik Univeritas Negeri Jakarta. Penulis juga Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels))

WAHAI PARA TAIPAN DAN KONGLOMERAT, DIMANAKAH KAU BERADA?

Ayomi

KUNCI MENANG MELAWAN VIRUS CORONA, JAGA IMUNITAS TUBUH

Ayomi

GEOPOLITIK SALMAN VERSUS PUTIN

Ayomi

Darurat Sipil, Artinya Pemerintah Bisa Bertindak Represif

Ayomi

CARA TURKI MENGATASI CORONA BIKIN MERINDING

Ayomi

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Kami akan menganggap Anda setuju dengan ini, tetapi Anda dapat memilih keluar jika Anda mau. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy