WARTATERA.COM

Jokowi Tegaskan Darurat Sipil Baru Opsi

JAKARTA—Wartatera: Presiden Jokowi kembali membuat blunder terkait keputusannya pada Senin (30/3) yang akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disertai dengan penerapan Darurat Sipil.

Ternyata keputusan yang sudah siap Peraturan Presidennya adalah terkait PSBB, sementara untuk ketentuan Darurat Sipil baru merupakan opsi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi ditengah derasnya penolakan Darurat Sipil karena dianggap berbahaya dan cenderung memunculkan wajah pemerintah yang otoriter.

Namun hari ini Jokowi berkelit bahwa Darurat Sipil akan ditetapkan apabila kondisi abnormal, saat ini dianggapnya kondisi masih normal.

“Semua skenario kita siapkan (mulai) dari yang ringan, moderat, sedang, sampai kemungkinan yang terburuk. Darurat Sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal. Perangkatnya kita siapkan,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Selasa (31/3).

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa penetapan status Darurat Sipil seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, hanya berlaku untuk kondisi abnormal.

“Darurat sipil kita siapkan kalau terjadi kondisi abnormal. Kalau kondisi seperti sekarang ini, tentu saja tidak diberlakukan,” ucap Jokowi dalam konferensi pers tersebut.

Selain itu, pada kesempatan kali ini, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dan Keputusan Presiden (Keppres) Kedaruratan Kemasyarakatan untuk mengantisipasi wabah virus Corona di Indonesia.

PP dan Keppres tersebut akan mulai beralaku terhitung sejak April ini. “Pemerintah telah menerbitkan PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kemasyarakatan,” ucap Jokowi.

“Dengan terbitnya PP ini, saya harap kepala daerah tidak membuat kebijakan-kebijakan sendiri.”

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan setelah rencana penerapan Darurat Sipil mendapat penolakan yang luas. Sehingga jika diskursus Darurat Sipil dilanjutkan akan menimbulkan kegaduhan.

Padahal situasi tanah air saat ini sedang sibuk menangani dampak penyebaran virus corona yang sedang massif-massifnya. Sehingga energi yang ada diupayakan untuk mengatasi masalah virus corona.

Sebelumnya Jokowi juga mengeluarkan pernyataan blunder terkait pembayaran pokok dan bunga kredit untuk ojek online, UKM dan rakyat kecil lainnya. Tak lama kemudian bank-bank dan perusahaan finance membantah hal itu bisa dilakukan, namun nasabah sudah berbondong-bondong meminta keringanan cicilan pokok dan bunga ke bank maupun perusahaan finance.

Di tengah kegaduhan soal tersebut, akhirnya Juru Bicara Presiden Fadjrul Rahman menyatakan fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi nasabah yang terkena dampak virus corona.

Dari sini nampaknya Presiden Jokowi perlu membuat konsep yang mantab sebelum berbicara. Karena keputusan, pernyataan, bahkan bersinnya Presiden akan berdampak ke rakyat. Jokowi perlu mempelajari pentingnya presidential speech yang elegan sebelum bicara. (dj)

Rakyat Butuh Darurat Kesehatan Bukan Darurat Sipil

Ayomi

Pusat Batalkan Kebijakan Pemprov DKI

Ayomi

Presiden Jokowi Tetapkan Darurat Sipil

Ayomi

Penetapan Status Darurat Bencana Covid-19-diserahkan ke-Pemda

Ayomi

Pemprov DKI Stop Sementara Bus Dari dan ke Jakarta

Ayomi

KUP PKI, NEO KAPITALISME DAN PENEGAKKAN UUD’45

Ayomi

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Kami akan menganggap Anda setuju dengan ini, tetapi Anda dapat memilih keluar jika Anda mau. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy